Donald Trump Ancam Negara Pendukung Resolusi PBB Terkait Yerusalem, Begini Katanya
BANJARMASINPOST.CO.ID, WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam pemutusan pemberian keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.Seperti diketahui, awal bulan ini, Trump menyatakan Yerusalem yakni ibu kota Israel kendati semenjak awal hal itu sudah dikecam dunia internasional dan belakangan memicu agresi unjuk rasa di sejumlah tempat.
"Mereka mengambil jutaan dollar dan bahkan miliaran dollar. Mereka memberi bunyi yang menentang kami," katanya kepada para wartawan di Gedung Putih.
"Biarkan mereka bersuara menentang kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli," ucapnya.
Komentarnya itu disampaikan menjelang pemungutan bunyi di Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017), untuk menghasilkan resolusi yang menentang legalisasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley memperingatkan negara anggota PBB wacana Presiden Trump yang memintanya melaporkan negara yang menentang keputusan AS pada pemungutan suara.
"Presiden akan mengamati pemungutan bunyi dengan hati-hati dan sudah meminta saya melaporkan wacana negara-negara yang menentang kami," katanya.
"Pengumuman Presiden sama sekali tidak akan memengaruhi negosiasi status akhir, termasuk perbatasan khusus atas kedaulatan Israel di Yerusalem," tambahnya.
"Presiden juga menciptakan terang dukungan atas status quo (keadaan dikala ini) dari lokasi-lokasi suci Yerusalem," ucap Haley.
Haley menegaskan kembali peringatannya lewat pesan Twitter, "AS akan mencatat nama-nama (negara)."
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu menuduh AS melaksanakan intimidasi.
"Kita melihat AS yang ditinggal sendirian kini beralih mengancam. Tidak ada negara terhormat dan bermartabat yang akan tunduk pada tekanan ini," kata Cavusoglu.
Status Yerusalem merupakan isu utama dalam konflik Israel-Palestina yang panjang.
Israel menduduki daerah timur kota itu, yang sebelumnya dikuasai Yordania, dikala Perang Timur Tengah pada 1967. Pemerintah Israel menganggap seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
Sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara masa depan. Berdasarkan Kesepakatan Oslo pada 1993, status Yerusalem pada balasannya akan ditetapkan dalam tahap berikut negosiasi tenang Israel-Palestina.
Sebanyak 193 anggota Majelis Umum PBB akan menggelar sidang khusus yang tidak biasa, Kamis ini, atas undangan negara-negara Arab dan Islam yang mengecam keputusan Presiden Trump yang mengubah kebijakan AS selama beberapa dekade.
Palestina mendesak pertemuan khusus digelar sesudah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan setiap keputusan mengenai status Yerusalem "tidak berlaku dan ditiadakan".
PBB juga mendesak semua negara semoga menahan diri dari pembentukan misi diplomatik di Yerusalem.
dok Banjarmasinpost.co.id
Donald Trump
Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memotong pemberian untuk negara-negara yang mendukung resolusi tersebut.
Faktanya, hanya sembilan negara yang menentang resolusi tersebut, kalah telak melawan 128 negara yang mendukung, sementara 35 negara lain abstain. Bahkan empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris — sekutu erat AS, Tiongkok, Rusia, dan Prancis juga mendukung.
Sementara itu 21 negara tidak hadir dalam pemungutan suara.
Petikan bunyi resolusi itu antara lain: “… setiap keputusan dan tindakan dengan maksud mengubah karakter, status, atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak punya kekuatan hukum, hampa, dan tidak sah serta harus dibatalkan sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang terkait.”
Sembilan negara yang menentang resolusi tersebut yakni Amerika Serikat, Israel, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo.
Negara-negara yang mendukung resolusi tercantum di bawah ini, sesuai urutan alfabet dalam ejaan internasional:
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan
Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi
Cabo Verde, Cambodia, Chad, Chile, China, Comoros, Congo, Costa Rica, Cote D’Ivoire, Cuba, Cyprus
Denmark, Djibouti, Dominica
Ecuador, Egypt, Eritrea, Estonia, Ethiopia
Finland, France
Gabon, Gambia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guinea, Guyana
Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy
Japan, Jordan
Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan
Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg
Macedonia, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Monaco, Montenegro, Morocco, Mozambique
Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Norway
Oman
Pakistan, Papua New Guinea, Peru, Portugal
Qatar
Russia
Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria
Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tunisia, Turkey
United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan
Venezuela, Vietnam
Yemen
Zimbabwe
Sedangkan 35 negara yang abstain sebagai berikut (dalam ejaan internasional):
Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Benin, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Cameroon, Canada, Colombia, Croatia, Czech Republic, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Fiji, Haiti, Hungary, Jamaica, Kiribati, Latvia, Lesotho, Malawi, Mexico, Panama, Paraguay, Philippines, Poland, Romania, Rwanda, Solomon Islands, South Sudan, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu. (SFA)
Analis: Trump Tukang Bully Narsis yang Jadikan AS Terisolasi
WASHINGTON POST, ARRAHMAHNEWS.COM – Presiden AS Donald Trump yakni seorang tukang bully narsis yang melaksanakan pekerjaan anggun untuk mengisolasi Amerika Serikat dalam opini dunia. Seorang analis dan pelopor politik Amerika Serikat menyampaikan hal ini dalam kritikannya.
Myles Hoenig, mantan kandidat Partai Hijau untuk Kongres, mengutarakan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Jum’at (22/12) sesudah mantan eksekutif CIA John Brennan menyampaikan bahwa Trump memperlihatkan “kualitas yang biasanya ditemukan pada orang-orang otokrat narsisistik dan pendendam.”
Dalam sebuah pesan yang diposting di Twitter pada hari Kamis, Brennan mengecam perilaku keras Trump terhadap kritik atas deklarasi Yerusalem al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Baca: Ancaman Trump Akankah Gagalkan Resolusi PPB Terkait Jerusalem? “Administrasi Trump mengancam untuk membalas terhadap negara-negara yang menjalankan hak berdaulat di PBB untuk menentang posisi AS atas Yerusalem [al-Quds] sudah keterlaluan,” tweet Brennan.
“Pertunjukan @realDonaldTrump mengharapkan kesetiaan dan kepatuhan dari semua orang (adalah)kualitas yang biasanya ditemukan pada orang-orang otonom yang narsis dan pendendam,” tambahnya.
Hoenig mengatakan, “Aturan Goldwater wacana psikoanalis untuk tidak mengomentari pejabat publik yang tidak mempunyai hubungan eksklusif / profesional dengan mereka telah dilanggar semenjak Presiden Trump berkuasa. Kami tidak membutuhkan mereka untuk mengetahui bahwa presiden yakni seorang narsisis dengan ilusi keagungan dan bahaya bagi perdamaian dunia.”
Baca: Majelis Umum PBB dengan Suara Bulat Tolak Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibukota Israel “Kita tidak membutuhkan Brennan untuk memberi tahu kami, tapi kini sudah biasa bagi orang-orang terkemuka untuk keluar dan menyampaikan yang sudah jelas,” tambahnya.
” (Aksi) terbaru Trump mengenai ‘musuh’ kami di PBB hanyalah pola lain. Apakah beliau bisa seenaknya membalas secara pribadi kalau negara-negara lain menentukan kepentingan mereka atas pandangan pribadinya? Apakah beliau pikir beliau mempersonifikasikan kebijakan luar negeri AS?” kritik sang analis.
“Menariknya, memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem [al-Quds] dari Tel Aviv telah usang menjadi kebijakan AS, namun problem tersebut telah ditunda selama bertahun-tahun dan oleh banyak presiden masa lalu,” katanya, menjelaskan cara Trump mengeluarkan bahaya telah menciptakan jalan bagi musuh-musuhnya.
“Satu-satunya cara untuk melawan tukang bully narsis ini yakni dengan melaksanakan apa yang kebanyakan negara telah lakukan yaitu dengan menolak usulannya di Majelis Umum PBB tanpa rasa takut akan pembalasan, atau bahkan meskipun benar nanti ada pembalasan. Tujuh puluh persen publik AS menolak tindakan-tindakan Trump di kantor dan (saya) berani menyampaikan sekitar 90 persen dari dunia juga sama, “kata pelopor tersebut.
Baca: Donald Trump Antara Sakit Jiwa dan Politik Luar Negeri “Di masa kemudian ketika para pemimpin dunia menyerupai Hitler atau Mussolini akan memperkuat kekuatan imajiner atau potensi negara mereka, sebagian besar negara lain melaksanakan kowtow atau mengabaikannya. Dunia dikala ini tidak lagi berafiliasi dengan orang-orang menyerupai Donald Trump. Mereka melihatnya dengan apa adanya yang melaksanakan pekerjaan anggun untuk mengisolasi AS dalam opini dunia dan bahkan mengabaikan kekuatan besar yang beliau hasilkan, “katanya.
“Butuh waktu bagi kita untuk melihat bagaimana reaksi-reaksinya, jelasnya, seluruh bidang urusan luar negeri di AS khawatir dengan kurangnya dapat dipercaya mereka atau bahkan lebih sederhana, karir individual mereka,” terang Hoenig menyimpulkan. (ARN)
Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2017/12/23/analis-trump-tukang-bully-narsis-yang-jadikan-as-terisolasi/
Setelah Timur Tengah, AS Akan Acak-acak Rusia dan Pasifik
ARRAHMAHNEWS.COM, NORWEGIA – Seorang komandan tertinggi AS telah memperingatkan sebuah perang yang akan segera terjadi dengan memperlihatkan adanya pergeseran fokus pada konflik di Timur Tengah ke wilayah Rusia dan Pasifik.
Jenderal Robert Neller, komandan Korps Marinir AS yang ditempatkan di Norwegia, mengumumkan perang yang akan tiba pada hari Kamis dan meminta pasukannya untuk siap dipekerjakan kembali alasannya yakni kehadiran AS di wilayah tersebut akan diperluas.
Baca: Jepang-AS Mulai Latihan Militer Gabungan di Samudra Pasifik. “Saya harap saya salah, tapi ada perang yang akan datang,” kata Neller kepada pasukan AS dikala berkunjung ke negara Nordik. “Anda bertarung di sini, pertarungan informasi, pertarungan politik dengan kehadiran Anda.”
Komandan tertinggi itu menyebut Rusia dan Pasifik sebagai daerah konflik utama berikutnya, yang memprediksi sebuah “pertarungan besar” di masa depan.
“Saya pikir mungkin fokus yang dituju bukan di Timur Tengah,” kata Neller, dikala ditanya oleh Marinir wacana di mana pasukan tersebut melihat dirinya bertarung di masa depan. “Fokusnya lebih pada Pasifik dan Rusia.”
Sementara komandan Korps Marinir mengakui bahwa pasukan AS akan tetap berada di Timur Tengah untuk beberapa waktu ke depan, beliau menyampaikan “sedikit kemunduran” dari wilayah tersebut dan reorientasi menuju Rusia dan Pasifik.
“Ingat saja mengapa Anda di sini,” tambahnya. “Mereka menonton, sama menyerupai Anda melihat mereka, mereka mengawasimu, kita punya 300 marinir di sini, kita bisa pergi dari 300 menjadi 3.000 dalam semalam..”
Baca: RAND Corp: Amerika Tak Akan Mampu Kalahkan Rusia dalam Perang. Komentar tersebut dibentuk di tengah ketegangan antara sekutu Rusia dan NATO, dimana Moskow memperingatkan Oslo bahwa kehadiran tentara Amerika sanggup menyakiti hubungan sesudah negara Nordik tersebut menetapkan untuk menjadi tuan rumah unit gres tentara AS hingga simpulan 2018.
Penyebaran itu akan menciptakan hubungan yang tegang dengan Rusia, alasannya yakni bertentangan dengan sumpah yang dibentuk oleh Norwegia untuk tidak mengizinkan penggelaran pasukan tempur absurd di tanahnya kecuali negara tersebut berada di bawah bahaya serangan atau latihan militer.
Rusia dan NATO telah mengalami ketegangan semenjak konflik meletus di Ukraina timur sekitar tiga tahun lalu. Lebih dari 10.000 orang terbunuh dalam perang di timur industri Ukraina, di mana pemerintah Kiev memerangi pasukan pro-Rusia.
Baca: Paranormal Maroko Sebut 2018 Tahun Kehancuran Amerika dan Arab Saudi Rusia telah usang meragukan perluasan NATO ke arah timur – ke perbatasan barat Rusia. NATO telah mengerahkan sekitar 4.000 tentara, yang terdiri dari empat kelompok pertempuran, ke Estonia, Lithuania, Latvia, dan Polandia dalam beberapa tahun terakhir.
AS juga terlibat dalam latihan militer adonan terutama dengan Korea Selatan dan Jepang di wilayah Pasifik, sebagai sebuah demonstrasi kekuatan terhadap Korea Utara dalam menanggapi kegiatan rudal nuklir dan balistik Pyongyang.
Korea Utara, yang sudah khawatir dengan kehadiran militer permanen dan berat AS di wilayah tersebut, telah menggambarkan latihan tersebut sebagai “provokasi”. (ARN)
Sumber Berita : https://arrahmahnews.com/2017/12/23/setelah-timur-tengah-as-akan-acak-acak-rusia-dan-pasifik/
RI, Malaysia dan Thailand Kini Tak Lagi Bergantung Dolar AS
Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BoT) telah meluncurkan Local Currency Settlement (LCS) Framework pada Senin (11/12). LCS bertujuan untuk mengurangi penggunaan dolar AS sebagai mata uang utama dalam transaksi perdagangan bilateral ketiga negara.
LCS ini dilakukan alasannya yakni perdagangan bilateral antar ketiga negara terus meningkat setiap tahunnya. Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah menjelaskan peluncuran LCS ini untuk memfasilitasi negara yang menjadi kawan dagang.
"LCS ini alasannya yakni didorong oleh kebutuhan ketiga negara sangat tinggi, sehingga dibutuhkan cara untuk mengurangi dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional," kata Nanang, Senin (11/12/2017).
Nanang menjelaskan, skala perdagangan ekspor dan impor ketiga negara terus meningkat, dengan mengurangi ketergantungan ketiga negara terhadap dolar AS akan mengurangi kerentanan ketiga negara terhadap shock eksternal, diversifikasi eksposur mata uang.
"Kemudian juga bisa mengurangi biaya transaksi alasannya yakni keharusan mengonversi ke dolar AS dan pengembangan pasar mata uang regional," ujarnya.
Nanang menjelaskan dengan kolaborasi ini dibutuhkan biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah. "Biasanya kalau mau transaksi memakai Thailand Baht kan harus beli dolar AS dulu, kalau kini eksklusif beli kan spread-nya lebih kecil," ujar Nanang.
Selain itu, kolaborasi ini akan mendorong pengembangan pendalaman pasar keuangan. Yakni mengurangi ketergantungan valuta absurd (valas) dolar AS.
Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhop menjelaskan kolaborasi ini bisa mengurangi ketergantungan penggunaan dolar AS yang volatil. Kemudian ini juga akan mempercepat transaksi antar negara dengan mengurangi step yang biasanya lebih banyak dilakukan di pasar keuangan.
"Kerja sama ini akan menciptakan transaksi perdagangan dan hubungan antar negara bisa lebih baik," terang Veerathai.
Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM) Muhammad bin Ibrahim mengungkapkan peluncuran local currency settlement framework ini bisa mendorong memakai mata uang lokal pada transaksi perdagangan antar negara.
"Ini akan memperlihatkan efek signifikan kepada negara alasannya yakni bisa mempercepat transaksi pembayaran tanpa harus membeli USD terlebih dahulu," imbuh dia.
LCS ini dilakukan alasannya yakni perdagangan bilateral antar ketiga negara terus meningkat setiap tahunnya. Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah menjelaskan peluncuran LCS ini untuk memfasilitasi negara yang menjadi kawan dagang.
"LCS ini alasannya yakni didorong oleh kebutuhan ketiga negara sangat tinggi, sehingga dibutuhkan cara untuk mengurangi dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional," kata Nanang, Senin (11/12/2017).
Nanang menjelaskan, skala perdagangan ekspor dan impor ketiga negara terus meningkat, dengan mengurangi ketergantungan ketiga negara terhadap dolar AS akan mengurangi kerentanan ketiga negara terhadap shock eksternal, diversifikasi eksposur mata uang.
"Kemudian juga bisa mengurangi biaya transaksi alasannya yakni keharusan mengonversi ke dolar AS dan pengembangan pasar mata uang regional," ujarnya.
Nanang menjelaskan dengan kolaborasi ini dibutuhkan biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah. "Biasanya kalau mau transaksi memakai Thailand Baht kan harus beli dolar AS dulu, kalau kini eksklusif beli kan spread-nya lebih kecil," ujar Nanang.
Selain itu, kolaborasi ini akan mendorong pengembangan pendalaman pasar keuangan. Yakni mengurangi ketergantungan valuta absurd (valas) dolar AS.
Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhop menjelaskan kolaborasi ini bisa mengurangi ketergantungan penggunaan dolar AS yang volatil. Kemudian ini juga akan mempercepat transaksi antar negara dengan mengurangi step yang biasanya lebih banyak dilakukan di pasar keuangan.
"Kerja sama ini akan menciptakan transaksi perdagangan dan hubungan antar negara bisa lebih baik," terang Veerathai.
Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM) Muhammad bin Ibrahim mengungkapkan peluncuran local currency settlement framework ini bisa mendorong memakai mata uang lokal pada transaksi perdagangan antar negara.
"Ini akan memperlihatkan efek signifikan kepada negara alasannya yakni bisa mempercepat transaksi pembayaran tanpa harus membeli USD terlebih dahulu," imbuh dia.
Foto: Ari Saputra Sumber Berita : https://finance.detik.com/moneter/d-3765497/ri-malaysia-dan-thailand-kini-tak-lagi-bergantung-dolar-as