Selamatkan Meratus, KAMMI Tagih Suara Gubernur Kalsel
AKSI solidaritas bertajuk #savemeratus yang dihelat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel, menuntut semoga Gubernur H Sahbirin Noor bersuara dalam upaya evakuasi alam dan lingkungan khususnya di Pegunungan Meratus dari kegiatan pertambangan dan izin sawit.PULUHAN mahasiswa yang berkumpul dari Lapangan Dr Murdjani Banjarmasin, kemudian bergerak dengan sepeda motor menuju Kantor Gubernur Kalsel melalui rute Jalan Panglima Batur Timur-Jalan Sukarelawan atau Jalan STM, menuju Jalan Achmad Yani Km 36, Bundaran Simpang 4-JI Mistar Cokrokusumo, Jalan Trikora, Jalan Sekolah Menengan Atas 3, sampai menuju Jalan Aneka Tambang, Senin (15/1/2018).
Koordinator aksi, M Alfiansyah mengomando puluhan mahasiswa dengan membawa poster panjang berbunyi “Paman Birin Mana Suaramu, #SaveMeratus” serta orasi penolakan terhadap terbitnya Surat keputusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No.441.K/30/DJB/2017 perihal Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) dalam tahap kegiatan operasi dan produksi pada 4 Desember 2017.
Para mahasiswa ini mendesak semoga Menteri ESDM Ignatius Jonan segera mencabut SK bernomor 441.K/30/DJB/2017, serta mendukung perilaku Pemkab HST yang menolak pertambangan sesuai surat Bupati HST bernomor 800/288/DLHP/2017. Terakhir, KAMMI mendesak semoga Pemprov Kalsel segera mengusulkan dan mendesak pencabutan surat keputusan Kementerian ESDM tersebut.
“Kabupaten HST merupakan salah satu kawasan di Kalsel yang menentukan potensi sumber daya alam. Itu harus dijaga keaslian alamnya, jikalau dilakukan eksploitasi maka akan mengancam lingkungan hidup Pegunungan Meratus,” cetus Alfiansyah.
Dia menegaskan selama ini, masyarakat HST sangat bergantung dengan alam, dalam aktivitasnya berkebun, bertani, dan budidaya perikanan serta lainnya. “Sekarang saja, Kota Barabai banjir. Tentu akan lebih parah lagi, jikalau ditambang, sehingga kawasan yang rendah akan tenggelam,” cetus Alfiansyah.
Saat menghadapi agresi massa yang dikawal ketat pegawanegeri kepolisian dari Polres Banjarbaru, Kepala Kesbangpol Kalsel, Taufiq Sugino menyampaikan Pemprov Kalsel tolong-menolong sudah sejalan dengan perilaku KAMMI Kalsel ialah menolak pertambangan di HST jikalau analisis mengenai imbas lingkungan (amdal) bermasalah, karena ditolak warga.
“Kami akan mengakomodir bunyi dari mahasiswa yang hadir hari ini. Paman Birin (Gubernur Kalsel) juga sudah kami hubungi. Pemprov Kalsel siap menampung bunyi masyarakat,” kata dia.
Massa dari KAMMI Kalsel terperinci tak puas dengan tanggapan pejabat yang normatif. Mereka menginginkan, bukti faktual berupa surat penolakan untuk Kementerian ESDM RI. Lebih spesifik, menuju Direktorat Jenderal Minerba yang telah menerbitkan izin eksploitasi bagi PT MCM tersebut.
“Mana suratnya,” tanya Fahrurraji, salah satu penerima aksi. Untungnya, pihak Pemprov Kalsel sudah menyiapkan bukti fisik penolakan Pemprov Kalsel. Surat dibawa oleh Indharto dari Dinas ESDM Kalsel.
Surat yang dikeluarkan tertulis 16 Januari 2017. Indharto mengatakan, pihak Pemprov Kalsel sudah menyatakan perilaku dari jauh hari sebelum surat keputusan terbit 4 Desember 2017 yang lalu. “Karena sudah ada penolakan dari masyarakat semenjak lama. Amdalnya juga tak terbit di HST,” kata dia.
Mendengar ucapan Indharto, massa agresi masih tak terpuaskan. Mereka meminta Pemprov Kalsel merilis ulang surat penolakan kepada Kementerian ESDM RI. Dalam tenggat waktu satu ahad semenjak digelar aksi. Dikatakan Indharto, Pemprov Kalsel bakal mengakomodir seruan dari ESDM tersebut.
Jika tuntutan mereka tak digubris, KAMMI Kalsel terperinci bersikap tegas bakal membawa massa yang lebih banyak. “Kami bakal mengajak seluruh elemen masyarakat,” pungkas Alfiansyah. (jejakrekam)
Penulis : Sayyidil Ahmada
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Istimewa
Sumber Berita : http://jejakrekam.com/2018/01/15/selamatkan-meratus-kammi-tagih-suara-gubernur-kalsel/
Re-Post by http://migoberita.blogspot.co.id/ Selasa/16012018/10.07Wita/Bjm